3 Poin Keberatan Grab, GO-JEK, dan Uber Atas Revisi Peraturan Pemerintah

Perkembangan transportasi on demand berbasis aplikasi di Indonesia diperkirakan akan mengalami kemunduran dengan pemberlakuan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32 Tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia, dalam konferensi pers menanggapi pemberlakuan revisi aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, belum lama ini.

Menurut Ridzki, beberapa poin dalam revisi terbaru Permenhub nomor 32 tahun 2016 bertentangan dengan ekonomi transportasi on demand berbasis aplikasi, di mana kemudahan serta penerapan harga yang dinamis menjadi faktor pendorong layanan ini.

“Kami khawatir hal ini bisa menjadi kendala dalam memberikan transportasi nyaman yang terjangkau di Indonesia. Revisi peraturan semestinya mengedepankan inovasi, tetapi sayangnya beberapa poin dalam revisi baru ini tidak pro terhadap konsumen,” ungkap Ridzki di depan awak media.

Tiga poin aturan yang dianggap menjadi kemunduran

Grab | Photo 1

Lebih lanjut, Ridzki menekankan tiga poin yang diyakininya bakal menjadi kemunduran bagi praktik transportasi on demand berbasis aplikasi. Ketiga poin tersebut adalah:

Intervensi harga yang bertentangan dengan kemauan pasar.

Grab percaya bahwa mekanisme penetapan tarif yang terbaik dan terifisien adalah berdasarkan mekanisme kebutuhan pasar,” ujar Ridzki. Ia yakin bahwa peraturan tersebut berpotensi memaksa konsumen untuk membayar lebih dari harga yang seharusnya mereka bayar. Intervensi terhadap harga ini berpotensi membuat pelayanan transportasi nyaman yang terjangkau menjadi sulit didapat.

Penetapan kuota kendaraan

Pengurangan suplai mitra pengemudi secara paksa bisa mematikan permintaan pasar yang cukup tinggi. “Kompetisi akan terhambat dan ujung-ujungnya yang akan dirugikan di sini adalah pengguna dan mitra pengemudi,” tambah Ridzki.

aplikasi transportasi feature

Kewajiban memindahkan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi atas nama badan hukum

Sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, Menteri Perhubungan mewajibkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari setiap kendaraan milik mitra Uber, GrabCar, dan GO-CAR harus tercatat atas nama perusahaan, bukan perseorangan. Hal ini kemungkinan akan memicu kontroversi karena banyak kendaraan yang digunakan oleh ketiga layanan tersebut merupakan milik pribadi.

Baca Juga  4 Hal Penting bagi Founder di Awal Pengembangan Startup Menurut CTO Tiket

Dukung aturan yang mendorong keselamatan

grabbike | featured image

Terlepas dari tiga poin yang telah dijelaskan di atas, Ridzki juga menyinggung beberapa hal lainnya yang dinilainya positif dari keberadaan revisi Permenhub nomor 32 Tahun 2016.

Beberapa poin yang menurutnya cukup bagus antara lain adalah proses uji kir, penggunaan pelat hitam, dan lisensi sewa di atas nama badan usaha Koperasi. “Hal-hal yang berprinsip terhadap keamanan dari awal kami selalu setuju,” tambah Ridzki.

Selain itu Grab juga menyambut positif revisi Peraturan Menteri tentang penurunan batas minimal mesin menjadi 1.000 cc. Dengan keberadaan regulasi ini, harapannya suplai kebutuhan transportasi online yang cukup tinggi dapat terpenuhi dengan baik dan akses untuk menjadi mitra pengemudi semakin mudah didapat.

GO-JEK, Uber, dan Grab jalin aliansi untuk meminta penangguhan revisi

Triojek | Photo

Terlepas dari konferensi pers yang dilakukan oleh Grab, di hari yang sama pula, tiga pelaku bisnis layanan transportasi on demand berbasis aplikasi di Indonesia, yaitu GO-JEK, Grab, dan Uber merilis pernyataan bersama atas revisi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.

Dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani Andre Soelistyo (Presiden GO-JEK), Ridzki Kramadibrata (Managing Director Grab Indonesia), dan Mike Brown (Regional General Manager Uber Asia Pasifik), para pelaku penyedia layanan meminta pemerintah untuk memberikan masa tenggang selama sembilan bulan. Masa tenggang ini terhitung sejak revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 efektif diberlakukan 1 April 2017.

Belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan pengajuan masa tenggang yang diminta ketiga pelaku transportasi on demand berbasis aplikasi terbesar di tanah air ini. Namun yang jelas, perkembangan situasi sekarang memerlukan solusi yang baik agar tidak berimbas buruk bagi keberadaan layanan ini di masa yang akan datang.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

The post 3 Poin Keberatan Grab, GO-JEK, dan Uber Atas Revisi Peraturan Pemerintah appeared first on Tech in Asia Indonesia.

Baca Juga  Aplikasi Ninja Easy Tawarkan Solusi Proses Pengiriman Barang di Social Commerce

Referensi

Leave your vote

points

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *