Kesulitan Mendaftar, Startup P2P Lending Desak OJK Bentuk Departemen Khusus

Pada akhir Desember 2016 yang lalu, Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah merilis Peraturan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan peer to peer (P2P) lending. Sayangnya, langkah tersebut ternyata tidak serta-merta membuat proses pengajuan izin bagi para startup P2P lending di tanah air menjadi lebih mudah. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Fintech (AFTECH) Indonesia, yang diwakili oleh sang Wakil Ketua Adrian Gunadi dan Ketua Bidang P2P Lending Reynold Wijaya.

Menurut Adrian, saat ini telah ada sekitar tujuh puluh startup fintech yang terdaftar di AFTECH Indonesia, dan dua puluh di antaranya bergerak di bidang P2P lending. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun dari startup tersebut yang berhasil mendapat surat keterangan telah mendaftar dari OJK, meski sebenarnya aturan terkait bisnis mereka telah dirilis tiga bulan yang lalu.

“Hampir seluruh startup yang melakukan pendaftaran hanya menerima tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran saja,” ujar Adrian, yang juga merupakan CEO dari startup P2P lending Investree.

Adrian menyatakan kalau AFTECH Indonesia sebenarnya telah berusaha menjalin komunikasi secara rutin dengan pihak OJK terkait hal ini. Namun hal ternyata belum bisa membantu mereka untuk segera bisa terdaftar. Hal ini berbeda dengan bisnis keuangan konvensional yang telah mempunyai alur pendaftaran yang jelas dan mudah di OJK.

“Kami mengharapkan respons yang lebih serius dari OJK dalam perannya sebagai regulator, agar mampu menciptakan ekosistem industri yang kondusif,” tutur Adrian. Ia pun menambahkan kalau para startup P2P lending akan menaati apa pun aturan yang ditetapkan OJK, termasuk bila mereka menghendaki adanya iuran tahunan seperti bisnis keuangan lain.

Menghambat proses ekspansi

AFTECH Indonesia

Tim Asosiasi Fintech Indonesia

Proses pendaftaran yang tidak lancar ini menurut Adrian berpotensi menghambat perkembangan startup P2P lending di tanah air. Ia sendiri mengalami kesulitan ketika akan menghadirkan layanan Investree di daerah Jawa Tengah.

Baca Juga  Pemerintah Akan Siapkan Aturan Khusus Terkait Operasional Ojek Online

“Ketika akan beroperasi di daerah baru, kami tentu perlu meminta izin kepada perwakilan OJK di daerah tersebut. Dan proses tersebut tidak akan berjalan mulus apabila perizinan di OJK Pusat sendiri belum selesai,” jelas Adrian.

Reynold Wijaya, yang juga merupakan CEO dari Modalku, bahkan mengaku kalau ia memutuskan untuk tidak meminta izin kepada OJK daerah saat ia akan membuka layanan di kota Bandung.

Selain proses pendaftaran yang terhambat, para startup P2P lending yang tergabung di AFTECH Indonesia juga meminta penjelasan lebih lanjut dari OJK tentang beberapa aturan, seperti proses Know Your Customer (KYC) dan sertifikasi digital untuk tanda tangan elektronik, dalam bentuk Surat Edaran.

Mendesak pembentukan departemen fintech di OJK

Gedung Otoritas Jasa Keuangan OJK | Foto

Demi mengatasi masalah-masalah di atas, AFTECH Indonesia pun mendesak OJK untuk segera membentuk sebuah badan khusus yang mengurus para startup fintech. Hal ini dikarenakan OJK sendiri memberikan batas waktu enam bulan bagi para startup P2P lending untuk melakukan pendaftaran sejak dikeluarkannya aturan tersebut.

“Ini artinya, hanya ada waktu sekitar tiga bulan lagi bagi para startup tersebut untuk mendaftar,” ujar Ajisatria Suleiman, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik AFTECH Indonesia.

Menurut Reynold, Badan tersebut diharapkan mempunyai kapasitas setingkat Departemen, agar memiliki kuasa yang cukup untuk melakukan tindakan. Ia juga mengharapkan badan tersebut bisa melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, serta menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintah lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keberadaan sebuah badan khusus juga dinilai bisa mencegah kemunculan startup fintech yang mempunyai niat negatif. “Fenomena ini bisa kita lihat di Cina. Ketika pemerintah di sana menerapkan aturan terkait bisnis P2P lending, jumlah startup yang bergerak di bidang tersebut langsung turun dari angka 2.600 menjadi hanya 2.400,” jelas Reynold.

Baca Juga  [Opini] Alasan Mengapa Amazon Tidak Cocok Masuk ke Pasar Asia Tenggara

Adrian sendiri berharap kalau badan tersebut nantinya bisa menerapkan konsep regulatory sandbox yang digunakan Bank Indonesia ketika membentuk BI Fintech Office. Dengan konsep tersebut, BI memberi keleluasaan kepada para startup fintech untuk beroperasi selama jangka waktu tertentu, sebelum kemudian memberikan aturan yang sesuai.

“Kehadiran badan tersebut saya harap juga bisa melindungi startup lokal dari serbuan para pemain asing,” ujar Adrian.


Menarik untuk ditunggu apakah OJK akan menerima masukan dari para startup ini, atau justru bertahan dengan sikap mereka.

Saat ini, OJK tengah berada dalam proses pemilihan pimpinan baru untuk menggantikan pimpinan lama yang masa jabatannya telah berakhir. Meski begitu, Adrian yakin kalau siapa pun yang terpilih nanti, OJK tetap akan memberi perhatian lebih kepada sektor fintech yang tengah berkembang pesat saat ini.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

The post Kesulitan Mendaftar, Startup P2P Lending Desak OJK Bentuk Departemen Khusus appeared first on Tech in Asia Indonesia.

Referensi

Leave your vote

points

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *