PKB dan PPP Tolak Hak Angket ‘Ahok Gate’

[ad_1]

Sidang Paripurna DPR RI (detik.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (23/2/2017), sempat dibacakan  usulan hak angket Penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).  Meski belum masuk kedalam tahap pembahasan, hal tersebut langsung mendapat penolakan oleh dua Fraksi di DPR, Yaitu Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

 

PKB beralasan bahwa keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Ahok yang berstatus sebagai tersangka kasus penistaan agama sebagai Gubernur DKI Jakarta masih dalam koridor hukum.

Oleh karena itu, Fraksi PKB menyerahkan semua persoalan yang menyangkut Ahok kepada proses hukum.

“”PKB tidak akan ikut dalam Ahok Gate,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB Maman Imanul Haq, dikutip dari jpnn.com

Bahkan Maman meyakini bahwa usulan pembentukan pansus ‘Ahok Gate’ tidak akan terealisasi mengingat anggota DPR dari partai pendukung pemerintah jumlahnya mayoritas.

Sementara itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan bahwa Fraksi PPP juga menolak digulirkannya hak angket ‘Ahok Gate’ karena menilai Pasal Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), multitafsir.

Penilaian tersebut didasari atas adanya perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam menafsirkan UU tersebut.

”Kita tahu bahwa pendapat ahli hukum tata negara berbeda, karena menimbulkan multitafsir,” ujar Romy.

Dia juga menegaskan, DPP PPP sudah melaksanakan rapat dan menyampaikan kepada kadernya di DPR bahwa polemik status Ahok itu bukan ranah hak angket.

”Tapi masih ada hak bertanya, masih ada hak lain yang dimiliki anggota DPR, maupun fraksi untuk bisa menuntaskan persoalan ini,” ucap Romi.

Seperti dilansir detikcom, Surat inisiatif soal usulan hak angket ‘Ahok-Gate’ sudah dibacakan di sidang paripurna DPR, Kamis (23/2/2017).

Baca Juga  MUI Sesalkan Pemberian Gelar Sunan untuk Ahok

Inisiatif tersebut dibacakan oleh pimpinan sidang paripurna Fadli Zon. Surat tersebut dibacakan sekaligus dengan surat-surat masuk lainnya.

“Surat dari pengusul hak angket anggota DPR RI tertanggal 13 Februari 2017 mengenai penyampaian usulan penggunaan hak angket anggota DPR RI tentang pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Fadli.

Hak angket ‘Ahok Gate’ diinisiasi oleh 4 fraksi yakni Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sementara enam fraksi yang menolak adalah PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:

Loading…

Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

[ad_2]
Sumber

Leave your vote

points

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *